logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KHI

avatar
Anjas Badrudin Putra

user kontributor

Jumat, 07 Januari 2022
08:55:58 WIB


  • 2 Views


Keteragan Foto : Syahrudin Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

Syahrudin

Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

1. Putus Perkawinan

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah putusnya perkawinan diatur dalam Bab XVI pasal 113 s.d. pasal 162. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 38 s.d. pasal 41. Dalam PP No 9 Tahun 1975 diatur pasal 19.

Pasal 113:

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas putusan pengadilan

(Lihat, ps. 38 UU No 1 Tahun 1974).

Pasal 114:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ps. 115).

(Lihat, ps. 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974).

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dirumuskan dalam pasal 116:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun  lagi dalam rumah tangga;

    g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

(Lihat, ps.19 PP No 9 Tahun 1975).

2. Beberapa Istilah Putusnya Perkawinan

Selanjutnya KHI, menerangkan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya termasuk didalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan secara benar, sebagai berikut:

Pasal 117:

Talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah (ps. 118).

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah/2:228 dan 229).

Pasal 119:

(1) Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah.

(2) Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

a. talak yang terjadi qobla al-dukhul;

b. talak dengan tebusan atau khuluk;

c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT., QS. Al-Ahzab/33:49.

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (ps.121). Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan dicampuri dalam waktu suci tersebut (ps.122).

Pasal 123, menjelaskan hitungan masa tunggu bagi talak raj'i:"Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama."

Pasal 124:

Khuluk harus didasarkan atas dasar alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125, menjelaskan tentang li'an dan akibat hukumnya:"Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya." Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (ps.126).

Mengenai tata cara li'an dirinci dalam pasal 127 yang mengacu pada QS. An-Nisa/4:6-9 sebagaimana telah penulis jelaskan dalam pembahasan yang lalu tentang "asal usul anak."

 

 

3. Akibat Putusnya Perkawinan

KHI merinci akibat putusnya perkawinan dalam lima katagori, yaitu akibat cerai talak, cerai gugat, akibat khuluk, akibat li'an, dan akibat kematian suami (A. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 1995:283). Sebagai berikut:

3.1. Akibat Talak

Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al-dukhul;

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dari QS. Al-Baqarah/2:236; 237; 233).

Bagi istri yang ditalak raj'i, suaminya berhak merujuknya selama dalam masa idah/masa tunggu (ps. 150).

Dasarnya adalah QS. Al-Baqarah/2:228).

Bekas istri selama dalam masa idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (ps.151).

Dasar ketentuan tersebut adalah QS. Ath-Thalaq/65:1.

3.2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3.3. Akibat Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya (ps.1 huruf i). Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk (ps.161).

Jadi, akibat hukum khuluk adalah sama dengan akibat hukum talak ba'in. Jumhur ulama, diantara para Imam yang empat berpendapat, jika suami mengikuti istrinya, berarti istri berkuasa atas dirinya dan perkaranya sepenuhnya terserah dia, serta tidak ada lagi haknya suami terhadapnya (Imam Abdullah bin Ismail (Achmad Sunarto dkk), Tarjamah Sahih Bukhari VII:220, No.5056).

3.4. Akibat Li'an

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah (ps.162).

Karena terputusnya hubungan nasab anak tersebut dengan bapaknya, maka hubungan pewarisnyapun hanya dapat terjalin dengan ibunya. HR.Ahmad (Sayyid Sabiq (Moh. Thalib), Fiqih Sunnah 8:148).

3.5. Akibat Ditinggal Mati Suami

Apabila si suami meninggal, maka si istri selain menjalani masa tunggu/idah (seperti akan penulis jelaskan dalam masalah idah), ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya.

Pasal 96:

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Persoalannya adalah, berapa lama seorang istri harus menunggu apabila suaminya dalam keadaan mafqud atau hilang tidak diketahui berita hidup atau matinya.

Untuk menentukan hidup mati si suami tersebut dapat memegangi pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i dan rasional. Sebagaimana kaidah;"Yang tetap berdasarkan bukti, seperti yang tetap berdasarkan kenyataan." Hal ini bisa ditempuh misalnya melalui kesaksian dua orang yang adil bahwa suami tersebut telah meninggal. Berdasarkan kesaksian tersebut, hakim dapat memutuskan tentang kematian suami tersebut (A. Rofi, op.cit.:295).

Lalu, bagaimana kalau si istri kawin (setelah mendapatkan putusan hakim) ternyata suaminya yang dinyatakan mati itu, masih hidup. Dalam hal ini, Hakim dapat memberi alternatif, apakah suami tersebut memilih istrinya (yang sudah kawin dengan laki-laki lain) atau, memilih menarik kembali mahar (al sadaq) yang pernah diberikan kepada istrinya, maka suami kedua yang bertanggungjawab menggantinya. Apabila ia memilih istrinya, harus menunggu istrinya itu menjalani masa idah (Ibid).

Dengan kunci persoalan yang dibicarakan tersebut adalah bahwa setiap putusan hakim (pengadilan) wajib dihormati. Karena hakim dalam memutuskan tentu telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memberi putusan yang seadil-adilnya (QS. An-Nisa/4:65).

Menurut ayat An-Nisa:65 tersebut, orang yang benar-benar beriman haruslah mau bertahkim kepada Rasulullah SAW., dan menerima putusannya dengan sepenuhnya tanpa merasa curiga dan keberatan. Memang putusan seorang hakim baik ia seorang rasul maupun bukan, haruslah berdasarkan kenyataan dan bukti-bukti yang cukup (Ibid).

Wallahu a'lam.



Share