logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN ("Syirkah" Dalam Perkawinan Poligami Menurut KHI)

avatar
Anjas Badrudin Putra

user kontributor

Minggu, 02 Januari 2022
19:04:41 WIB


  • 1 Views


Keteragan Foto : Syahrudin Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

Syahrudin

Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

 

1. Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, diatur KHI dalam Bab XIII pasal 85 s.d. pasal 97. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 35 s.d. pasal 37.

Apakah yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa (ps.1 huruf f KHI).

Menurut Abdul Jamil, dalam fikih Islam klasik, tidak dikenal harta bersama bahkan kalau terjadi perceraian, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya serta lampiran Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut fikih, yaitu hasil ijtihad dengan sungguh-sungguh menghasilkan suatu rumusan hukum. Keduanya hasil pemikiran para alim ulama dan umara, sehingga dapat disebut "Fikih Islam Indonesia". Dari dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut, dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan (https://m.hukumonline.com)

Menurut TM. Hasbi Ash Shiddiqie, dengan perkawinan, menjadikan sang istri "syirkatur rojuli filhayati"(kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup). Maka antara suami istri dapat terjadi "syirkah abadan"(perkongsian tidak terbatas). Itulah sebabnya, di Pengadilan Agama ketika ada orang Islam bercerai dan mempersoalkan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka akan dipertimbangkan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 35 UUPA dan pasal 85 s.d. pasal 97 KHI (Ibid).

2. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (ps.85)

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (ps.86).

Pasal 87:

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

(Lihat, ps.35 UU No.1 Tahun 1974).

Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT., QS. An-Nisa/4: 32).

Selanjutnya, pasal 88, 89, dan pasal 90, mengatur sebagai berikut:

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama

Pasal 89:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri

Pasal 90:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Isi pasal di atas sesuai firman Allah SWT., QS. An-Nisa/4:34.

Apabila karena sesuatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara ia mampu, maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf (A. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia,1995: 203).

Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW., sehubungan "keluhan" Hindun binti 'Utbah istri Abu Sufyan, sebagai berikut:"Dari 'Aisyah ra., berkata, Hindun binti 'Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW., seraya berkata:"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit/kikir. Ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas tindakan tersebut?". Beliau bersabda:"Ambil saja hartanya secara makruf untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Mutafaq 'alaih (Imam Ibnu Hajar, Bulughul Maram (Muhieddin Al-Selek), 2009:502).

Apabila solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW., tersebut tidak dapat ditempuh, maka bunyi pasal 88 Kompilasi tersebut merupakan pilihan terakhir, yaitu diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang nantinya melalui persidangan yang dipimpin oleh hakim yang akan menentukan dan menyelesaikan perselisihan diantara mereka (A. Rofiq, op.cit.:205).

3. Bentuk Harta Bersama Dan Penggunaannya

Adapun pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan pasal 91, sebagai berikut:

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun Kewajiban

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Menurut A. Rofiq, penjelasan pasal 91 tersebut menunjukkan adanya nuansa moderen, seperti surat-surat berharga (polis, bilyetgiro, saham dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi jauh-jauh telah mengantisipasi problematika perekonomian modern (Ibid).

Namun demikian, yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka(ps.92).

Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama "wa'asyiruhunna bi al-ma'ruf"(pergaulilah mereka dengan cara yang baik) akan dapat terealisir yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan itu (Ibid).

Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (ps.93).

Pasal 94 menjelaskan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami yang akan penulis jelaskan pada bagian akhir tulisan ini.

Pasal 95 menjelaskan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, boros, mabuk dan lain-lain. Terhadap hal ini suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Uraian pasal 95 tersebut dianalogikan kepada ketentuan yang terdapat dalam hadis Hindun binti 'Utbah istri Abu Sufyan sebagaimana dikemukakan di atas. Perbedaannya, dalam hadis tersebut, Abu Sufyan sebagai suami yang sangat pelit dan tidak memperhatikan kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka Rasulullah SAW., membolehkan Hindun mengambil harta suaminya itu dengan cara yang makruf. Sementara pasal 95 menekankan bahwa suami justeru melakukan pemborosan, judi dan lain-lain yang akan mengancam harta kekayaan bersama, maka Hakim dipandang memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut diamankan demi kepentingan keluarga (khususnya istri dan anak-anaknya) dengan cara meletakkan sita jaminan. Dan secara teknis, selama dalam masa penyitaan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, salah satu pihak dapat menjual harta bersama tersebut dengan izin Pengadilan Agama (Ibid).

Pasal 96, menjelaskan tentang pembagian harta bersama apabila salah seorang meninggal dunia, sebagai berikut:

Pasal 96:

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Lalu, bagaimana syirkah atau harta bersama dalam perkawinan poligami

4. "Syirkah" Dalam Perkawinan Poligami

Mengenai syirkah atau harta bersama dalam perkawinan poligami, diatur pasal 94, sebagai berikut:

Pasal 94:

(1) Harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah sendiri-sendiri

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Menurut A. Rofiq, ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama-sama antara istri pertama dan kedua, sering timbul sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Hal ini tentu saja menyulitkan keluarga sendiri. Boleh jadi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti autentik bahwa mereka telah melakukan perkawinan (Ibid).

Masalah harta bersama suami istri, atau dengan istri-istrinya,  pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap istrinya. Ini dimaksudkan untuk menjaga batas-batas yang jelas mana kekayaan bersama antara suami dengan istri yang pertama, mana kekayaan bersama suami dengan yang kedua, dan seterusnya (Ibid)

 

Wallahu a'lam.



Share