logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

Kanwil Kemenag Banten Minta Penyelenggara Umrah Sampaikan Tembusan Keberangkatan Jemaah

avatar
Admin Ajudan Kakanwil

administrator

Senin, 10 Januari 2022
16:19:07 WIB


  • 2 Views

Keteragan Foto : Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Miftahudin Djabbi

SERANG - Kanwil Kemenag Banten meminta kepada Pimpinan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) untuk membuat laporan keberangkatan jemaah Umrah ke Kanwil Kemenag Banten.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Miftahudin Djabbi, Senin 10 Januari 2021.

"PPIU yang akan memberangkatkan jemaah Umrah, wajib melaporkan keberangkatan melalui SISKOPATUH dan menyampaikan tembusannya kepada Kanwil Kemenag Banten melalui email siskohatdepagbat@yahoo.com," kata Miftah.

Meski ibadah Umrah telah dibuka sejak 8 Januari 2021, pihaknya tidak mengetahui jumlah jemaah umrah yang berangkat dari Provinsi Banten.

"Karena memang para jemaah itu berangkatnya melalui penyelenggara atau travel dan penyelenggara hanya membuat laporan ke pusat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Nanang Fatchurochman menambahkan, penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah di masa pandemi harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

"Pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan dilakukan di tanah air, maupun di Arab Saudi, dengan mengedepankan perlindungan dan kesehatan jemaah," kata Nanang.

Mengacu pada kebijakan Umrah satu pintu (One Gate Policy), calon jemaah umrah menggunakan asrama haji Jakarta sebagai lokasi screening kesehatan dan titik awal keberangkatan.

"Kantor Kemenag kota/ kabupaten wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah di wilayah kerjanya, " tutup Nanang. (Humas)



Share