logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

TATA CARA PERCERAIAN MENURUT KHI (Cerai Talak, Cerai Gugat, Dan Khuluk)

avatar
Anjas Badrudin Putra

user kontributor

Senin, 10 Januari 2022
08:09:19 WIB


  • 1 Views


Keteragan Foto : Syahrudin Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

Syahrudin

Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

 

A. Tiga Macam Perceraian

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tata cara perceraian diatur dalam Bab XVI pasal 129 s.d. pasal 162. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pasal 65 s.d. pasal 88.

Perceraian dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu cerai talak, cerai gugat dan khuluk.  Berikut ini penulis kemukakan ketiga macam perceraian tersebut.

1. Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 129:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

(Lihat, ps.66 ayat (1) UU PA).

Menurut A. Rofiq (1995:297), ketentuan di atas mengubah atau memperbaharui rumusan pasal 14 PP No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam UU PA tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi "tempat kediaman termohon",  atau dalam bahasa Kompilasi "tempat tinggal istri." Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.

(Lihat, ps. 66,67 UU PA).

Adapun alasan diajukannya permohonan perceraian dijelaskan pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

(Lihat, ps.19 PP No 9 tahun 1975).

Pasal 131:

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksudkan pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksudnya menjatuhkan talak.

(Lihat, ps.68 UU PA jo. ps. 15 PP No 9 tahun 1975).

Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP 4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud (media.neliti.com).

Langkah berikutnya, diatur pasal 131 ayat (2), (3), dan ayat (4):

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak

(3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

(Lihat, ps.70 UU PA)

Selanjutnya, diatur pasal 131 ayat (5), sebagai berikut:

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baik bekas suami dan istri. Helai pertama beserta Surat Ikrar Talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

(Lihat, ps.17 PP No 9 tahun 1975).

2. Cerai Gugat

Pasal 132:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

(2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

(Lihat, ps.73 UU PA jo.ps.20 PP No 9 tahun 1975).

Berikutnya diatur mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan.

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi ke rumah kediaman bersama (ps.133).

Pasal 134:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Muatan pasal 134 huruf f ini bersumber dari QS. An-Nisa/4:35:"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (Depag RI., Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2, 2009:161-162).

Dalam konteks Indonesia, "juru damai" diwujudkan dengan adanya lembaga BP 4. Menurut PMA No.3 tahun 1975 pasal 30 ayat (2):"Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4) setempat." (media.neliti.com).

Pasal 135:

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(Lihat, ps.74, 75, dan 76 UU PA jo.ps.21, 22 PP No 9 tahun 1975).

Mengenai tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung yang tujuannya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif diantara suami istri, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (ps.136).

Gugatan perceraian tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu (ps.137).

(Lihat, ps.79 UU PA jo.ps.25 PP No 9 tahun 1975).

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (ps.144).

(Lihat, ps.38 UU PA jo.ps.32 PP No 9 tahun 1975).

Namun apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (ps.145).

(Lihat, ps.80 ayat (2) UU PA jo.ps.33 PP No 9 tahun 1975).

Pasal 141 ayat (1), mengatur tentang waktu persidangan dimulai. Ayat (2) dan (3) mengatur soal teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (ps.146 ayat (1)).

Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (ps.146 ayat (2)).

(Lihat, ps.81 ayat (2) UU PA jo.ps.3 PP No 9 tahun 1975).

Pasal 142, mengatur tentang kehadiran para pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya demi kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait oleh panitera Pengadilan Agama (ps.147).

Menurut A. Rofiq (op.cit.:70-71), Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan khuluk meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah, keduanya keinginan mengajukan gugatan datang dari pihak istri. Perbedaannya, dalam gugat cerai tidak otomatis menggunakan uang iwad atau tebusan. Dalam khuluk masalah uang iwad (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya khuluk tadi. Dan apabila ia tidak merupakan pelanggaran perjanjian (taklik talak), masalah besarnya uang iwad dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan.

B. Khuluk

Tentang khuluk dijelaskan dalam pasal 148, sebagai berikut:

(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya

(2)   Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing

(3)   Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya

(4)   Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi

(5)   Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)

(6)  Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

C. Demikianlah tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

Wallahu a'lam.



Share