logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF KHI

avatar
Anjas Badrudin Putra

user kontributor

Rabu, 05 Januari 2022
11:44:27 WIB


  • 1 Views


Keteragan Foto : Syahrudin Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

Syahrudin

Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

 

1.  Pengertian Perwalian

Menurut N. Harahap, dalam tulisannya: Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam :"Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata wali, dan jamak "awliya". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung." (Jurnal El-Qanuny, Volume 4, Nomor 1, Edisi Januari-Juni, 2018).

Menurut terminologi (istilah), dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 huruf h KHI:"Perwalian adalah kewenangan yang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum."

2. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Pasal 107:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Menurut Sayuti, dalam tulisannya: Perwalian Dalam Hukum Islam, pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) di atas bahwa perwalian menurut KHI adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri dan juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah (www.pa.pekanbaru.go.id)

Menurut A. Rofiq (1995:263), penunjukkan Pengadilan Agama (ps.107 ayat (3)) dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum. Dan apabila diperhatikan secara teliti ketentuan dalam Kompilasi lebih rinci daripada dalam UU Perkawinan karena dalam Kompilasi konserennya adalah bagi orang Islam.

Adapun ketentuan pasal 107 ayat (4) agar penunjukkan wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang berkelakuan baik, didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW., riwayat dari Al-barra Ibn Azib yang mengutamakan keluarga perempuan. HR. Al-Bukhari (Ibid).

Rasulullah SAW., bersabda:"Bagi anak perempuan (jariah) (perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya karena ia adalah orang tua perempuan (walidah) nya." HR. Ahmad dari Ali ra. (Imam Ibnu Hajar, Bulughul Maram (Muhieddin Al-Selek), 1993:).

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia (ps.108).

(Lihat, ps. 50, 51 UU No.1 Tahun 1974).

Apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukkan tersebut diambil dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya (www.researchgate.net).

3. Pencabutan Hak Perwalian

Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabutnya.

Pasal 109:

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(Lihat, ps.53 UU No 1 Tahun 1974).

4. Kewajiban, Hak Dan Tanggung jawab Perwalian

Mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, dijelaskan pasal 110, yang terdiri dari empat ayat. Penulis kutip sebagai berikut:

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya

(2)  Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang  berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan

(3)    Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,  pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

(Lihat, ps. 54 UU No 1 Tahun 1974).

5. Perwalian Berakhir

Perwalian seseorang berakhir apabila anak yang berada dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.

Pasal 111:

(1)  Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah

(2)   Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Apabila wali tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwaliannya maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal kebolehan ini ditunjuk oleh QS. An-Nisa/4:6 yang dituangkan dalam pasal 112:"Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir."

Menurutnya Abdul Rahman Ghozali dalam buku "Fikih Munakahat" sebagaimana dikutip N. Harahap, bahwa para ulama madzhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat dinyatakan sah (op.cit.).

Wallahu a'lam

 

 

 



Share