logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

PEMELIHARAAN ANAK (Tanggung jawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian)

avatar
Anjas Badrudin Putra

user kontributor

Selasa, 04 Januari 2022
14:31:43 WIB


  • 1 Views


Keteragan Foto : Syahrudin Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

Syahrudin

Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang

 

1. Asal Usul Anak

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeliharaan anak diatur dalam Bab XIV pasal 98 s.d. 106. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 42 s.d. pasal 44.

Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (ps.99).

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101:

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 99 tersebut, di dalamnya memberi batas toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya (A. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 1995:222).

Pasal 99 di atas juga mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung (Ibid), yaitu proses pembuahan yang dilakukan di luar kandungan melalui tabung yang disiapkan untuk itu kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim istri sebagai upaya terakhir untuk melahirkan keturunan yang sah dari suami istri yang sah pula (Hamid L.,M. Jamil, Hukum Islam Alternatif, 2005:44).

 

Pasal 102 juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya:

(1) Suami Yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama

(2)  Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (A. Rofiq, op.cit.:223).

Dalam masalah ini, Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas. Batas minimal usia bayi dalam kandungan 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Sebagaimana firman Allah SWT., QS. Al-Ahqaf/46:15:"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan."(Depag RI., Al Qur'an dan Tafsirnya, jilid 9, 2009:262-263).

Juga firman Allah SWT., QS. Luqman/31:4:"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah."(Depag RI., Al Qur'an dan Tafsirnya, jilid 7, 2009:545).

Berdasarkan kedua ayat di atas, Ibnu Abbas dan disepakati para ulama menafsirkan bahwa ayat pertama (QS. Al-Ahqaf/46:15), menunjukkan tenggang waktu mengandung adalah 30 bulan. Ayat kedua, (QS. Luqman/31:14), menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30-24 bulab=6 bulan di dalam kandungan ibunya (A. Rofiq, op.cit.:224).

Oleh sebab itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya (ps.100).

Masalah li'an seperti yang diatur pasal 101 dan tenggang waktu untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama teknisnya, diatur pasal 127: Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

 

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";

c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dipisahkan;

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT., QS. An-Nur/24:6-7.

Pasal 128:

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Maksud pasal 128 bahwa li'an hanya sah jika dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama, adalah dalam rangka mewujudkan tertib hukum dan administrasi. Dengan pelaksanaan li'an dihadapan sidang Pengadilan Agama akan diberikan Surat Keterangan telah terjadinya li'an. Juga dapat diketahui akibat-akibat hukumnya yang timbul (A. Rofiq, op.cit.:232).

Secara metodologis, obsesi undang-undang atau Kompilasi yang mengatur bahwa li'an harus dilakukan di depan sidang adalah menggunakan metode istilah atau maslahat mursalah (public interest). Hal ini karena secara teknis hukum Islam tidak menjelaskan secara kongkret tentang adanya li'an harus di depan sidang. Namun demikian, karena kemaslahatan yang dimunculkan dari pelaksanaan li'an di depan sidang tersebut sangat besar baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, maka upaya hukum tersebut ditempuh (Ibid).

Adapun status anak li'an adalah sama dengan status anak zina, ia hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Anak itu tidak mendapat warisan dari ayah yang menikahi ibunya, sedangkan warisan dari ibunya anak tersebut berhak memperolehnya. Demikian kesepakatan jumhur ulama (H. Laonso, M. Jamil, op.cit.:37).

 

Dasarnya adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar ra.,bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya pada zaman Nabi SAW., dan menafikan anak istrinya tersebut, maka Nabi SAW., menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya. HR. Bukhari dan Abu Daud (Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (Achmad Sunarto dkk) Tarjamah Sahih Bukhari VII, 1993:220).

Adapun pembuktian asal usul anak dijelaskan pasal 103, sebagai berikut:

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya

(2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut dalam ayat (2), maka Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

(Lihat, ps.55 UU No.1 Tahun 1974).

Menurut A. Rofiq (op.cit.:234-235), ketentuan hukum perlunya Akta Kelahiran sebagai bukti otentik asal usul anak, secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam Islam. Jika dalam hukum Islam asal usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal (kendati bersifat administratif), asal usul anak, dengan Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran. Penetapan perlunya Akta Kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip maslahat mursalah, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak.

Menurut Adib Machrus dkk., dalam buku: Fondasi Keluarga Sakinah (2018:155), Akta Kelahiran merupakan catatan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentang kelahiran seseorang. Ia menjadi penting untuk membuktikan usia seseorang dan siapa orang tua biologis seseorang. Akta Kelahiran sangat dibutuhkan dalam hal mengakses pendidikan anak-anak dan pelayanan sosial lainnya.

2. Pemeliharaan Anak

KHI tidak secara rinci mengatur masalah pemeliharaan anak karena tugas dan kewajiban memelihara anak inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak anak-anaknya (A. Rofiq, loc.cit).

 

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (ps.98).

(Lihat, ps.45, 46, 47 UU No.1 Tahun 1974).

Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah/2:233).

Kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah berkaitan dengan hak kebendaan, diatur pasal 106.

Kompilasi juga mengantisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan Ibunya (ps.104).

Ketentuan tersebut mengacu kepada QS. Al-Baqarah/2:233).

Demikianlah ketentuan tentang pemeliharaan anak dan batas-batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah, bagi istri dan anak-anaknya.

Lalu, bagaimana tanggung jawab terhadap anak bila terjadi perceraian.

3. Tanggungjawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian

Pemeliharaan (mengasuh, mendidik dan mengatur segala kepentingan)anak, setelah terjadi perceraian dalam terminologi fikih disebut hadanah (Abu Muhammad FH., Zainuri S., Kamus Istilah Agama Islam, tt.:76).

Menurut Al-San'any, dalam kitab: Subulussalam (Juz III, tt.:227), hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusakkan dan mendatangkan madharat kepada anak.

Kompilasi mengatur masalah hadanah dalam pasal 105: Dalam hal terjadi perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk         memilihnya diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c.    Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

 

 

(Lihat, ps.41 UU No.1 Tahun 1974).

Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah/2:233:"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawatan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Depag RI., Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 1, 2009:233).

Dari Abu Hurairah ra., menyatakan:"Seorang perempuan berkata:"Wahai Rasulullah SAW., suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inbah." Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya:"Wahai anak kecil, ini ayahny dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki." Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya." HR. Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi mensahihkannya. (Imam Ibnu Hajar, Bulughul Maram (Muhieddin Al-Selek), 1993:506).

Wallahu a'lam

 



Share